BPS: Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Meningkat

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode 2000-2010 lebih tinggi dibanding periode 1990-2000.

"Laju pertumbuhan penduduk 2000-2010 mencapai 1,49 persen atau lebih tinggi dibanding periode 1990-2000 yang hanya mencapai 1,45 persen," kata Sekretaris Utama BPS, Suryamin dalam seminar sosialisasi awal hasil Sensus Penduduk 2010 di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 237,56 juta orang yang terdiri dari 119,51 juta orang laki-laki dan 118,05 juta orang perempuan.

"Sex ratio mencapai 101 artinya jumlah laki-laki satu persen lebih banyak dari perempuan," kata Suryamin.

Ia menyebutkan, distribusi penduduk belum merata karena masih terkonsentrasi di Jawa dan Madura yang mencapai 57 persen.

Hasil Sensus Penduduk 2010 menempatkan posisi Indonesia di urutan keempat dalam jumlah penduduk setelah China, India, dan USA.

BPS mencatat bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia dalam 20 tahun terakhir sudah mengalami penurunan namun pada 2000-2010 ada kecenderungan naik.

Laju pertumbuhan penduduk pada 1930-1961 mencapai 2,15 persen, pada 1961-1971 mencapai 2,13 persen, 1971-1980 mencapai 2,32 persen, dan tahun 1980-1990 mencapai 1,97 persen.

Berdasar Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Propinsi NAD mencapai 4,48 juta orang, Sumut 12,98 juta orang, Sumbar 4,84 juta orang, Riau 5,54 juta, Jambi 3,09 juta, Sumsel 7,45 juta, Bengkulu 1,72 juta, Lampung 7,6 juta, Kep. Babel 1,22 juta, Kepri 1,69 juta.

Kemudian DKI Jakarta 9,59 juta, Jabar 43,02 juta, Jateng 32,38 juta, Yogyakarta 3,46 juta, Jatim 37,48 juta, Banten 10,64 juta, Bali 3,89 juta, NTB 4,5 juta, NTT 4,68 juta, Kalbar 4,39 juta, Kalteng 2,2 juta, Kalsel 3,63 juta, dan Kaltim 3,55 juta orang.

Jumlah penduduk Sulut 2,27 juta, Sulteng 2,63 juta, Sulsel 8,03 juta, Sultera 2,23 juta, Gorontalo 1,04 juta, Sulbar 1,16 juta, Maluku 1,53 juta, Malut 1,04 juta, Papua Barat 0,76 juta, dan Papua 2,85 juta orang.

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada periode 2000-2010 tercatat di Papua yang mencapai 5,46 persen dan terendah di Jawa Tengah yang hanya 0,37 persen.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/antr/20101019/tpl-bps-laju-pertumbuhan-penduduk-indone-cc08abe.html

Banyak Perwira Polri Kurang Berkualitas

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menduga ada yang salah dalam pemberdayaan

SDM d intitusi Kepolisian. Hal ini dibuktikan dengan melejitnya karir calon Kapolri Komjen Timur Pradopo, yang mampu menyalip dua rekannya yang sudah terlebih dahulu berpangkat Komjen.

"Pemberdayaan SDM harus ditingkatkan. Ini penting karena ada peristiwa menarik. Pembinaan yang lebih luas di Polri. Bayangkan saja calon Kapolri kita dua nama yang di usulkan, yang keluar (nama) lain. Saya curiga ada yang salah dalam pembinaan Polri," katanya kepada okezone, Selasa (12/10/2010).

Bambang menjelaskan, keluarnya nama Timur secara mendadak, bahkan pagi masih Irjen, siang Komjen, dan malam menjadi calon Jenderal penuh, secara tidak langsung membuktikan kepada masyarakat bahwa ada seleksi yang tidak wajar di tubuh Polri.

"Keterangan Menko Polhukam yang mengatakan Pak Timur paling cocok. Artinya seleksi internal Polri tidak menjawab dari user-nya," kata Bambang.

Diketahui, 4 oktober lalu, Mabes Polri tiba-tiba saja memutasi tiga jenderal. Mereka adalah Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Iman Hariyatna yang digantikan oleh Kapolda Metro Jaya saat itu Irjen Timur Pradopo. Dan posisinya kemudian diganti oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Sutarman.

Sumber: http://news.id.msn.com/okezone/regional/article.aspx?cp-documentid=4391071

Bahaya Memangku Laptop

VIVAnews - Apakah Anda memiliki kebiasaan mengoperasikan laptop dengan cara memangkunya? Sebaiknya hindari kebiasaan ini. Sebuah jurnal kesehatan yang diterbitkan awal pekan ini di Inggris mengungkap, kebiasaan ini dapat mengakibatkan kerusakan kulit permanen.

Dunia medis menyebutnya dengan toasted skin syndrome. Penyakit yang disebabkan paparan panas jangka panjang ini biasanya ditandai dengan munculnya bintik-bintik di jaringan pigmen kulit terluar. Dalam kasus tertentu bahkan bisa memicu kanker kulit.

Penelitian dilakukan setelah seorang anak berusia 12 tahun menderita penyakit kulit di paha kirinya. Area kulit di paha kirinya mengalami perubahan warna disertai bintik-bintik berpola. Setelah diusut, anak ini ternyata memiliki kebiasaan memangku laptop saat bermain game online selama beberapa jam setiap hari. Kebiasaan itu sudah terjadi selama berbulan-bulan.

"Dia memang merasakan panas di sisi kiri setiap kali bermain game dengan memangku laptopnya. Tapi, asyiknya permainan membuatnya tak pernah hirau atau mengubah kebiasaan itu," kata para peneliti asal Swiss dalam Jurnal Pediatrics itu, seperti dikutip dari laman Telegraph.

Kasus lain menimpa seorang mahasiswa jurusan hukum di Virginia. Wanita muda ini harus berurusan dengan medis setelah mendapati belang-belang di kulit pahanya makin meluas. Awalnya, ia tak sadar bahwa kerusakan kulit itu akibat kebiasaan memangku laptop.

Dr Kimberley Salkey, yang menangani kasus mahasiswa itu, memastikan bahwa gangguan pigmen kulit itu terjadi akibat kebiasaan memangku laptop menyala selama enam jam per hari. Dalam pemeriksaan lanjutan, jaringan kulit di paha wanita itu tak bisa menolerir hantaran panas alas laptop yang mencapai 52 derajat celcius.

Selain laptop, sindroma ini juga bisa dipicu sejumlah perangkat elektronik atau bantalan pemanas. Banyak orang cuek karena umumnya hantaran panas itu masih bisa ditahan di kulit dan tidak menyakitkan.

Drs Andreas Arnold dan Peter Itin dari University Hospital Basel, yang melakukan penelitian itu mengatakan, toasted skin syndrome umumnya memang tidak berbahaya. Namun, jangan diremehkan karena kerusakan pigmen yang terjadi bisa mengarah ke kanker kulit.

"Jadi, tetap penting menggunakan peredam panas atau alas pengamanan lainnya saat memangku laptop dalam waktu yang lama."

Sumber: http://id.news.yahoo.com/viva/20101005/tls-bahaya-memangku-laptop-34dae5e.html

Perokok Indonesia Terbesar Ketiga Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia masih menduduki peringkat ketiga untuk jumlah perokok di dunia, yakni sekitar 65 juta orang. Angka ini akan terus meningkat jika pemerintah tidak mengatur perilaku merokok dan industri rokok serta tidak menerapkan larangan iklan rokok.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Laksmiati Hanafiah, ketika ditemui Kompas.com, Sabtu (2/10/2010) di sela-sela Aksi Damai Sehat, Cerdas dan Berprestasi tanpa Rokok yang digelar di Citywalk Sudirman, Jakarta.

Menurut perempuan yang akrab disapa Mia itu, usia para perokok di Indonesia lebih banyak pada kisaran 15 hingga 19 tahun. "Di antaranya 70 persen dari jumlah perokok itu adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah," katanya.

Akibatnya, lanjut Mia, para orangtua dari kalangan tersebut kurang memperhatikan gizi anak-anak mereka. "Uang yang harusnya untuk beli makanan, ternyata dihabiskan untuk membeli rokok," ujarnya.

Sekjen Komnas Pengendalian Tembakau, Suhardi, mengatakan, kalangan perokok dari masyarakat berpendidikan rendah dan keuangannya menengah ke bawah kurang begitu memperhatikan kalimat peringatan bahaya merokok.

"Sebaiknya di dalam bungkus rokok, terdapat peringatan dengan gambar. Contohnya, gambar penyakit yang ditimbulkan akibat rokok, seperti stroke dan kanker," kata Suhardi.

Dia mengungkapkan, negara tetangga sudah mencoba menerapkan peringatan merokok melalui gambar.

"Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain telah mempraktikkannya. Terbukti, jumlah perokok di beberapa negara itu justru mengalami penurunan 15-20 persen," ujarnya.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/kmps/20101002/tls-perokok-indonesia-terbesar-ketiga-du-8d16233.html

Capaian MDGs 9 Provinsi Dinilai Rendah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah mencatat sembilan provinsi masih termasuk sebagai wilayah dengan tingkat kesehatan yang rawan. Ke sembilan provinsi tersebut sebagian besar terletak di Indonesia bagian timur.

Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan di sembilan provinsi tersebut, tingkat kesehatan masyarakat masih sangat rendah. "Terutama ATM (AIDS, Tuberculosis, dan Malaria,)" ujar Menkes kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/10).

Disebutkannya ke-sembilan provinsi tersebut adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Gorontalo, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, dan Aceh. Sebenarnya, lanjut Endang, di wilayah-wilayah itu terdapat program peningkatan kualitas kesehatan. "Contohnya di NTB ada AKINO (angka kematian ibu nol)," ujar Endang.

Peningkatan kualitas kesehatan di wilayah tersebut, sambungnya, harus ditangani secara khusus. "Wilayahnya berbeda jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa," katanya. Dia mencontohkan di Papua dan Papua Barat. Meskipun memiliki wilayah yang luas, namun jumlah penduduknya sedikit.

Dia menjelaskan, khusus untuk Papua dan Papua Barat, terdapat tim kesehatan yang selalu bergerak. "Hampir sama dengan puskesmas keliling, tapi dengan peralatan dan petugas lebih banyak," bebernya.

Selain itu pihaknya juga menyediakan beasiswa bagi putra daerah yang ingin menjalani pendidikan dokter. "Untuk Papua dan Papua Barat, masing-masing kita berikan 45 dan 25 dokter spesialis," kata Endang.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/repu/20101001/tls-capaian-mdgs-9-provinsi-dinilai-rend-4d4f647.html

Perawat Indonesia jadi Rebutan di Luar Negeri

REPUBLIKA.CO.ID, YOGAYAKARTA – Kebutuhan tenaga perawat di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Eropa, Korea, Jepang dan Timur Tengah makin meningkat. Diperkirakan, hingga 2020, negara-negara ini memerlukan 1 juta perawat dari negeri kita.

Hal itu dikemukakan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Fakultas Kedokteran UGM, Elsi Dwi Hapsari, dalam Seminar Internasional Ilmu Keperawatan: ‘Indonesian Nurses to Study and work in 3 Countries: Preparation and Challenges’, di Gedung Ismangoen, Senin (4/10).

Dia memberi contoh saat ini Jepang membutuhkan lebih banyak perawat karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan perawat di dalam negerinya. Ada sekitar 1,3 juta perawat Indonesia yang bekerja di Jepang. Mereka terdiri dari 822 perawat, 46 ribu perawat komunitas, dan 27 ribu perawat bidan. Sementara jumlah total asisten perawat adalah 411 ribu otang.

Sementara itu pemerintah Indonesia telah mengirimkan 208 perawat pada tahun 2008, lalu 362 perawat pada tahun 2009, dan tahun 2010 mengirimkan sebanyak 149 perawat ke Jepang. ''Pada tahun 2010 ini Jepang masih membutuhkan 15.900 perawat,'' ungkap dia.

Meski tenaga perawat dari Indonesia semakin diminati namun masih terkendala lemahnya penguasaan bahasa asing, lingkungan kerja yang berbeda dan belum terpenuhinya standar kompetensi perawat kualifikasi internasional. Selain itu, dia menambahkan, perawat di Indonesia saat ini terkendala tidak bisa meningkatkan kompetensi ilmunya karena masih minimnya pendidikan master dan doktor di dalam negeri.

''Sampai sekarang jumlah program pendidikan master dan doktor di bidang keperawatan di Indonesia masih terbatas. Salah satu faktor masih sedikitnya jumlah dosen yang mempunyai tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai,''ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Rebbeca Matti dari USAID. Dia mengemukakan Amerika Serikat tengah membutuhkan tenaga perawat dari berbagai Negara yang memiliki kualifikasi internasional. ''Bekerja sebagai perawat di Amerika dibutuhkan secara internasional untuk beberapa alasan di antaranya: karena tingkat kemandirian yang tinggi dan penghargaan yang diberikan pada perawat serta gaji yang menggiurkan.''

Dia mengemukakan pendidikan sekolah perawat di Amerika bisa digunakan sebagai acuan untuk memperdalam pengetahuan tentang keperawatan pada tingkat level internasional. Apalagi, masuk ke Amerika sebagai pelajar dan mahasiswa lebih mudah mendapatkan akses ketimbang mencari kerja.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/repu/20101005/tls-perawat-indonesia-jadi-rebutan-di-lu-4d4f647.html

Pemerintah AS Akui Papua Bagian NKRI

New York (ANTARA) - Pemerintah Amerika Serikat melalui "Deputy Assistance Secretary Department of State" Joe Yan mengatakan Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Posisi pemerintah AS adalah mengakui Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI dan mengharapkan agar implementasi penuh otonomi khusus dapat segera dilaksanakan," kata Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal di New York, Kamis atau Jumat waktu Indonesia.

Hal tersebut dikatakan saat acara jumpa pers bersama media Indonesia dengan Wapres Boediono yang juga dihadiri oleh Menlu Marty Natalalegawa, Kepala BKPM Gita Wirjawan, serta Ketua Unit Kerja bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto

Menurut dia, penegasan itu dilakukan mengingat pemerintah AS selalu mengikuti perkembangan terkait dengan Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk laporan tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah tersebut.

Penegasan serupa, kata Dino, juga dilakukan oleh "Deputy Assistant Secretaryof Defanse" Robert Scher yang menyampaikan pentingnya hubungan RI-AS dengan menekankan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga telah melakukan reformasi bidang pertahanan dan profesionalisme militer.

Dubes mengatakan AS menilai reformasi di tubuh TNI telah nyata sebagaimana direfleksikan pada fakta penyerahan kekuasaan dari militer kepada pemerintah sipil.

"Pemerintah AS yakin akan keseriusan pemerintah RI mengubah organisasi TNI menjadi organisasi militer profesional. Dimasukkannya kurikulum HAM dalam pendidikan TNI merupakan bukti nyata upaya reformasi tersebut," katanya.

Penegasan pemerintah AS itu dilakukan terkait pada 22 September 2010 di Kongres AS berlangsung dengar pendapat mengenai Papua yang diprakarsai oleh Ketua Sub-Komite mengenai Asia, Pasifik, dan Lingkungan Global Eni Faleomavaega dari Partai Demokrat.

Dalam dengar pendapat tersebut menghadirkan pejabat administrasi AS yang diwakili "Deputy Assistant Secretary East Asia Pacific Affairs dan Deputy Assistant Secretary of Defance for South East Asia Affairs".

Juga diikuti kalangan nonpemerintah yang diwakili oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti "West Papua Action Network, Human Right Watch, serta The City University of New York".

Menurut Dubes, dalam dengar pendapat tersebut para penentang otonomi khusus berusaha untuk menggugah simpati anggota kongres dengan menyampaikan pengalaman pribadi masing-masing terhadap perlakuan yang diklaim dari pemerintah dan aparat keamanan RI.

Kelompok tersebut berupaya untuk kembali mempertanyakan proses "Act of Free Choice" pada tahun 1969 yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua.

"Mereka juga menyatakan bahwa proses pelaksanaan otonomi khusus gagal sehingga perlu dilakukan dialog dengan melibatkan mediasi pihak ketiga," katanya.

Dubes Dino meyakinkan bahwa masalah Papua tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan AS mengingat masalah tersebut saat ini sudah tidak lagi menjadi isu sangat penting.


Sumber: http://id.news.yahoo.com/antr/20100924/tpl-pemerintah-as-akui-papua-bagian-nkri-cc08abe.html